LJK Diperiksa Panitia Pusat
PALUTA – Dalam
penerimaan CPNS tahun ini untuk pemeriksaan lembar jawaban komputer
(LJK) ujian CPNS tidak lagi diperiksa oleh universitas yang menjalin
kerjasama dengan daerah yang melaksanakan penerimaan CPNS, melainkan
menjadi kewenangan panitia pusat.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Padang Lawas Utara (Paluta) Drs Hailullah Harahap MM kepada METRO,
Selasa (1/10) mengatakan, ada perbedaan tekhnis dalam pemeriksaan LJK
nantinya dalam penerimaan CPNS ini. Dimana jika pada tahun sebelumnya
LJK diperiksa dan dirangking oleh universitas yang ditunjuk oleh daerah
dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, maka pada tahun ini
tidak.
Karena, katanya, untuk tahun ini
mekanismenya daerah hanyalah menyelenggarakan penerimaan saja, kemudian
melaksanakan ujian. Dimana soal dan LJK ujiannya langsung dari pusat.
Setelah sampai di daerah dan setelah dijawab, maka LJK ini kembali
dikirim ke panitia pusat.
“Untuk selanjutnya panitia pusatlah yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Tahun ini daerah hanya
menyelenggarakan penerimaan dan ujiannya saja tidak seperti tahun lalu,”
tuturnya.
Hal ini dikatakannya, agar masyarakat
khususnya para pelamar memahami sistem dan mekanisme dalam perekrutan
CPNS, khususnya dalam hal pemeriksaan hasil ujian nantinya.
“Karena ini juga harus disampaikan agar bisa kita ketahui bersama bagaimana mekanismenya,” sebutnya.
“Karena ini juga harus disampaikan agar bisa kita ketahui bersama bagaimana mekanismenya,” sebutnya.
Untuk tahun ini, Pemkab Paluta menerima
122 formasi, rinciannya tenaga guru 67 orang, tenaga kesehatan 42 orang
dan tenaga teknis sebanyak 13 orang. Adapun rinciannya yakni formasi
guru SD 11 orang, guru SMP 29 orang, guru SMA 22 orang dan guru SMK 5
orang.
Kemudian untuk tenaga Kesehatan sebanyak
42 orang dengan rincian Dokter Umum 7 orang, Dokter Gigi 2 orang, S-1
Keperawatan 2 orang dan D-III Keperawatan 11 orang, Apotoker 2 orang,
Asisten Apoteker 2 orang, D-III Kebidanan 12 orang dan untuk S-1
Kesehatan Masyarakat 4 orang. Selanjutnya untuk tenaga Teknis 13 orang.
Sehingga total keseluruhannya 122 orang. (phn)
Hari Kesaktian Pancasila Diperingati secara Sederhana
PALUTA –
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) memperingati
Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober dengan
sederhana di Lapangan Merdeka Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak,
Selasa (1/10).
Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati
(Wabup) Riskon Hasibuan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup)
dengan Komandan Upacara Danramil 06 Binanga Kapten Inf Tenggar Harahap.
Upacara tersebut berlangsung sederhana dan tidak ada pidato resmi atau
arahan yang disampaikan oleh Wabup kepada peserta upacara Hari Kesaktian
Pancasila.
Wabup hanya membacakan teks pancasila
yang diikuti oleh seluruh peserta upacara kemudian dilanjutkan dengan
pembacaan ikrar yang dibacakan oleh Ketua DPRD Paluta Muchlis Harahap.
Kemudian selanjutnya upacara selesai.
Hadir dalam upacara tersebut Danki
Batalyon 123 Gunungtua Kapten Inf S Karosekali dan Muspida plus, Plt
Sekda Paluta Drs Hailullah Harahap, Wakil Ketua DPRD Paluta dan anggota
DPRD Paluta, para asisten, pimpinan SKPD, camat se-Paluta, KNPI, unsur
OKP dan undangan lainnya dengan peserta upacara terdiri dari TNI, Polri,
Satpol PP, PNS, pelajar mulai dari tingkat TK hingga SMA, mahasiswa dan
lainnya. (phn)
Dihajar Puting Beliung, Gubuk Milik Janda Roboh
ASAHAN – Satu unit
rumah tidak layak huni atau gubuk di Dusun IX Rambung Merah, Kecamatan
Simpang Empat, Asahan, dihajar angin puting beliung, kemarin sekitar
pukul 17.00 WIB. Akibatnya, rumah milik Sumiyati Sianturi alias Iyek
(40), janda empat anak itu, roboh.
Kepada METRO, Iyen menuturkan sore itu hujan deras mengguyur. Kebetulan, tidak ada yang berada di rumah.
Kepada METRO, Iyen menuturkan sore itu hujan deras mengguyur. Kebetulan, tidak ada yang berada di rumah.
“Anak-anak saya yang kecil belum pulang
dari sekolah. Anak gadis saya bekerja di salah satu restoran di Sipaku.
Sedangkan anak lajang saya ke laut sebagai nelayan. Dan saya sendiri
mencari sayuran untuk dijual ke Pajak Bahagia Tanjungbalai,” terangnya.
Ketika pulang, ia mendapat kabar dari tetangganya yang mengatakan
rumahnya roboh dihantam angin dan hujan.
“Saya tercengang. Air mata langsung
menetes. Inilah orang tak punya dan miskin. Suami saya meninggal dunia
10 tahun lalu, saat anak masih kecil dan masih ada yang sekolah. Untuk
mencari makan, saya harus beli sayuran, daun ubi, pisang, dan lainnya
untuk dijual kembali ke Tanjungbalai,” terang Iyen. Kaata Iyen, gubuknya
yang berdinding tepas dan beratap rumbia itu dibangun bersama almarhum
suaminya.
“Sampai sekarang belum pernah ada
perbaikan. Sulit bagi kami memperbaikinya. Untuk bisa makan saja per
harinya sudah bersyukur. Lain belanja dan jajan anak sekolah. Untuk
jajan anak saja Rp1.000 sehari, dan ada dua orang yang sekolah di
tsanawiyah (setingkat SMP, red). Dagangan terkadang habis terjual,
terkadang tidak laku,” bebernya. Sementara Suf tetangga Iyen, mengaku
sudah mengusulkan kepada camat melalui Ketua RT dan Sekcam agar rumah
tersebut diperbaiki.
Namun Camat Simpang Empat Supardi ketika
dihubungi mengaku belum memeroleh informasi ada rumah warga yang roboh
diterpa angin dan hujan. “Saya akan meninjau lokasi rumah warga yang
roboh,” ujar Supardi. (ilu)
Hingga Hari Kedelapan, Pelamar CPNS di Taput Capai 925 Orang
TARUTUNG – Hari
kedelapan pendaftaran CPNS di Taput mencapai 925 orang yang sudah resmi
melamar untuk memperebutkan 40 kuota yang ada. Diperkirakan, jumlah
pelamar akan semakin bertambah, mengingat pendaftaran masih berlangsung
hingga Jumat (4/10).
“Sejak pendaftaran dibuka, Senin (23/9),
jumlah pelamar yang sudah resmi mendaftar mencapai 925 orang. Jumlah
itu diperkirakan akan bertambah lagi,” kata Sekretaris BKD Taput Polmer
Siregar, kepada METRO Senin (30/9).
Menurut dia, para pelamar ini akan
memperebutkan formasi 40 tenaga guru. “Kami mencatat data terakhir,
jumlah pelamar sudah mencapai 925 orang, padahal kami hanya butuh 40
formasi tenaga guru saja,” ucapnya.
Polmer menerangkan, ada pun rincian 40
CPNS yang akan diterima tersebut yakni tenaga guru SD sebanyak 2 orang
dengan kualifikasi pendidikan S-1 PGSD, tenaga SMP 11 orang, guru SMA 17
orang dan tenaga guru SMK 10 orang.
Menurutnya, syarat umum pendaftaran
yakni Warga Negara Republik Indonesia (WNI), pelamar batas usia
serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun per 31
Desember 2013.
“Sementara itu, untuk kelengkapan berkas lamaran yakni, pas foto hitam putih 3×4 sebanyak 5 lembar tanpa tutup kepala, satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
“Sementara itu, untuk kelengkapan berkas lamaran yakni, pas foto hitam putih 3×4 sebanyak 5 lembar tanpa tutup kepala, satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
Kemudian mengisi formulir pendaftaran
yang telah diisi dan ditandatangani dan menyampaikan surat lamaran yang
ditulis dengan tulisan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan
ditandatangani di atas meterai Rp6 ribu serta mencantumkan jenis
jabatan serta kode jabatan yang dilamar,” paparnya.
Polmer menjelaskan, perekrutan CPNS
tersebut akan dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan
syarat-syarat yang telah ditentukan. “Pelamar tidak dipungut biaya
apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi,” tandasnya. (cr-01)
Dugaan Korupsi Alkes dan KB
Keterangan Tersangka Mengarah ke Bupati Labusel
MEDAN – Penyelidikan
dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan
Keluarga Berencana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berkembang.
Kini, penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Rektorat Reserse Kriminal
Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut tengah intensif mengarahkan
penyidikan ke Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung. Orang nomor satu di
Pemkab Labusel tersebut diduga telah mengarahkan pelaksanaan proyek
tersebut, kepada seorang tersangka berinisial J yang telah ditahan
penyidik.
“Kita sedang mendalami keterlibatan
Bupati Labusel. Sebab, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka Johan,
mengaku sebelum mengerjakan proyek dihubungi pejabat teras Labusel untuk
mengerjakan proyek pengadaan alkes yang bermasalah itu,” kata Direktur
Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Dono Indarto, Senin (30/9).
Dibeberkan Dono, tersangka Johan
dihubungi petinggi Pemkab Labusel saat berada di Riau. Dalam komunikasi
itu dikatakan Johan lah yang dapat mengerjakan proyek itu. “Namun dalam
pembicaraan lewat telepon selular itu, Johan sempat mengatakan dirinya
tidak sanggup,” beber Dono.
Tapi, lanjutnya, tersangka Johan lantas
menyodorkan nama rekannya untuk mengerjakan proyek yang diminta pejabat
tinggi di Labusel tersebut. Artinya, ada indikasi kuat kalau petinggi
Labusel itu terlibat dalam penentuan pemenang proyek tersebut.
Sebelumnya, terkait dugaan korupsi alkes
dan KB di Labusel, penyidik melakukan penahanan terhadap istri rekanan
RW, yakni MM. Dalam kasus ini penyidik segera mengirim berkas ke JPU
dengan tersangka JW, JT, TN alias AS, SYN dan R.
“Melakukan penahahan terhadap nyonya MM
istri dari RW dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka MM,” sebut
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol R Heru Prakoso, namun, Heru tidak
menjelaskan secara detail kronologis penangkapan tersebut.
Heru juga mengatakan, dalam kasus ini
pihaknya sudah memeriksa 22 saksi dan saksi ahli dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) serta 10 pengusaha pendukung di
Jakarta, yang bertindak sebagai distributor alkes.
Penyidik telah menyita barang bukti
alkes kedokteran dan KB yang diduga rekondisi. Penyitaan ini dilakukan
dari empat Puskesmas milik Dinkes Pemkab Labusel, antara lain Puskesmas
Tanjung Medan, Kota Pinang, Torgamba dan Langga Payung. Selain itu, juga
dilakukan penyitaan 3 unit refrigerator centrifuge dan 2 unit baby
transport.
Rumah tersangka JT juga telah digeledah
dan disita sejumlah dokumen dan surat lain terkait kasus tersebut.
Namun, Heru tidak menjelaskan secara detail dokumen dan surat apa yang
disita. Dalam kasus ini, menurut Heru, tidak tertutup kemungkinan akan
bertambah lagi tersangka baru. Dalam kasus dugaan korupsi ini, penyidik
Tipikor Poldasu telah menahan enam tersangka yaitu Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Syahrulan Siregar, Direktur Perusahaan JW, Wadir I
Rekanan JT, TN alias AS dan Kadis Kesehatan Pemkab Labusel Drs Ruslan
Lubis.
Kelimanya berasal dari Kabupaten
Labusel. Kemudian menyusul MM, sedangkan suaminya RW ditahan masih
ditahan di Kejati Lampung terkait kasus yang sama. Sementara diketahui,
RW juga terlibat kasus dugaan korupsi Alkes dengan peran sebagai rekanan
pada enam kota di Sumut yaitu Tobasa, Samosir, Tapteng, Sibolga,
Labusel, dan Paluta.
Sementara Bupati Labusel H Wildan Asawan
Tanjung belum dapat dikonfirmasi terkait keterangan salah satu
tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alkes dan KB di Labusel yang
mengarah kepadanya. Kabag Humas Pemkab Labusel Hasan Basri Harahap
membantah, Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung terlibat kasus dugaan
korupsi pengadaan alkes dan KB. (gus/esa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar